 |
| Bandara Abdulrachman Saleh, Jawa Timur |
Pengelolaan penerbangan sipil di Bandar Udara Abdulrachman Saleh sejak Jumat, 30 Desember 2011, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diawali dengan masa uji coba selama dua pekan. “Pengelolaan bandara oleh pemerintah daerah menjadi yang pertama. Selama ini, sebuah bandara dikelola PT Angkasa Pura maupun militer atau atas kesepakatan antara PT Angkasa Pura dan militer,” kata Kepala Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub LLAJ), Wahid Wahyudi, kepada Tempo, Rabu, 28 Desember 2011.
Pengelolaan oleh pemerintah Jawa Timur adalah aktivitas penerbangan sipil. Telah selesai dibangun terminal baru berukuran 1.020 meter persegi. Namun lokasi terminal baru masih berada dalam kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara seluas sekitar 27 hektare. Adapun kegiatan penerbangan militer tetap ditangani TNI Angkatan Udara dengan menempati terminal lama. Semula, kegiatan penerbangan militer dan sipil menyatu di terminal lama. Dengan pola tersebut, Bandara Abdulrachman Saleh berstatus enklave sipil atau operasional penerbangan sipil yang dilakukan di fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Udara.
Wahid menjelaskan, dengan dioperasikannya terminal baru, maka seluruh kendaraan pembawa penumpang tak perlu lagi diperiksa dua kali oleh aparat TNI Angkatan Udara. Sebelumnya, pemeriksaan pertama dilakukan saat memasuki pangkalan, baik dari arah Kecamatan Pakis maupun Kecamatan Singosari. Pemeriksaan kedua dilakukan saat melewati pagar zona inti bandara. Dengan demikian, akan meningkatkan kenyamanan penumpang penerbangan sipil. Sebaliknya, base operation TNI Angkatan Udara tak terganggu oleh aktivitas penerbangan sipil.
Wahid optimistis beroperasinya terminal baru Bandara Abdulrachman Saleh akan mendongkrak kegiatan perekonomian Jawa Timur sekaligus sebagai pendukung Bandara Internasional Juanda yang kini sudah overload dengan jumlah penumpang mencapai 12 juta per tahun.
Wahid menyebutkan seluruh biaya pembangunan bandar udara--lama dan baru--sejak 2005 sampai 2011 menghabiskan biaya lebih dari Rp 100 miliar. Sebanyak Rp 87 miliar berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur Rp 30 miliar, serta Pemerintah Kabupaten Malang Rp 22 miliar. Selain untuk biaya pembangunan terminal baru, juga untuk pembangunan berbagai fasilitas, termasuk jalan akses, apron, perpanjang landasan (runway), listrik, air bersih, drainase, dan kantor operasional.
Wahid mengatakan pengoperasian penerbangan komersial di Bandara Abdulrachman Saleh akan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
www.tempo.co
|
|